Jokowi Sahkan Pajak Digital untuk OTT

0
279

Jakarta, Selular. ID – Perusahaan over the top atau disingkat OTT merebak sejak lama di tanah air. Namun pemerintah MENODAI belum juga memungut pajak daripada mereka. Mulai bulan ini, situasi itu berubah.

Pemimpin Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengakui pajak digital secara langsung sebab perusahaan OTT seperti Netflix, Om google atau Facebook. Aturan ini tertuang dalam aturan yang baru diluncurkan pemerintah.

Landasan hukum yang dipakai pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan (Perpu) No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam rangka menghadapi ancaman virus corona Covid-19.

Pasal 6 kebijakan tersebut menyatakan pemerintah akan mengutip pajak dari kegiatan perdagangan meniti sistem elektronik (PMSE) dari subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

“Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang menutup ketentuan kehadiran ekonomi yang kaya dapat diberlakukan sebagai badan daya tetap dan dikenakan pajak penghasilan (pph), ” ujar beleid itu seperti dikutip Rabu (1/4/2020).

“Besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Retribusi Penghasilan dan pajak transaksi elektronik akan diatur dengan atau bersandarkan Peraturan Pemerintah. ”

Memungut pajak perusahaan digital seolah-olah Netflix, Google dan Facebook sudah menjadi perhatian pemerintah. Namun perusahaan digital ini tidak bisa ditarik pajak karena tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Nusantara, ssmentara UU Perpajakan Indonesia memang mensyaratkan subjek pajak memang harus memiliki BUT di Indonesia.

Baca berikut Jayatogel